Gaji Perangkat Desa: Penghasilan Tetap dan Tunjangannya

Gaji perangkat desa perlu dibaca dari penghasilan tetap dan tambahan yang berlaku di daerahnya. Dalam rumus PP Nomor 16 Tahun 2026, perangkat desa selain sekretaris desa menggunakan 100% gaji pokok PNS golongan II/a masa kerja nol tahun. Dengan acuan Rp2.184.000 pada tabel PP Nomor 5 Tahun 2024, hasil perhitungannya Rp2.184.000 per bulan.

Namun, hasil rumus tersebut belum menjelaskan jumlah bersih yang pasti masuk rekening. Ada ketentuan peralihan, penetapan daerah, kenaikan berkala, tunjangan, dan keadaan kemampuan anggaran yang harus diperiksa. Untuk sekretaris desa, persentase dasarnya juga berbeda.

Kalau kamu sedang mempertimbangkan pekerjaan ini, wajar ingin tahu berapa penghasilan yang dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Kita mulai dari aturan terbaru, lalu membandingkannya dengan contoh ketetapan daerah dan cara membaca rincian pembayarannya.

Siapa yang Termasuk Perangkat Desa?

Perangkat desa berkedudukan sebagai pembantu kepala desa. PP Nomor 16 Tahun 2026 membaginya ke dalam sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan jabatan perlu diperiksa agar kita membandingkan kelompok penerima yang tepat.

Sekretariat dipimpin sekretaris desa dan dibantu kepala urusan atau kaur. Pelaksana teknis berkaitan dengan kepala seksi atau kasi, sedangkan pelaksana kewilayahan dikenal antara lain sebagai kepala dusun atau sebutan setempat. Nama dan susunan operasionalnya mengikuti ketentuan organisasi yang relevan.

Kepala desa memimpin pemerintah desa dan dibantu perangkat desa. Karena itu, tabel yang memuat kepala desa bersama perangkatnya perlu dibaca sebagai perbandingan beberapa kelompok jabatan. Jangan menganggap kepala desa merupakan salah satu jabatan kaur, kasi, atau kepala dusun.

BPD juga mempunyai kedudukan dan pengaturan tunjangan tersendiri. Begitu pula staf pendukung yang statusnya berbeda. Saat melihat informasi penghasilan, pastikan apakah yang dimaksud perangkat desa yang diangkat sesuai ketentuan, anggota BPD, atau pekerja pendukung lainnya.

Rumus Penghasilan Tetap Perangkat Desa dalam Aturan 2026

Istilah yang dipakai peraturan adalah penghasilan tetap, sering disingkat siltap. Pasal 90 PP Nomor 16 Tahun 2026 menggunakan gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja nol tahun sebagai acuan persentase.

Tabel berikut memakai acuan Rp2.184.000 yang tercantum pada lampiran PP Nomor 5 Tahun 2024. Angka hasilnya merupakan perhitungan rumus dasar. Penerapan untuk seseorang tetap memerlukan pemeriksaan penetapan daerah dan ketentuan lainnya.

Di HP, geser tabel ke samping untuk membaca semua kolom.

Perhatikan acuan masa kerja nol tahun. Jangan mengambil angka tertinggi dalam rentang gaji golongan II/a, kemudian mengalikannya dengan persentase yang sama. Kenaikan berkala perangkat desa mempunyai ketentuan tersendiri yang dibahas pada bagian berikutnya.

Ada pula ketentuan penting pada Pasal 90 ayat (5). Jika ADD dan sumber lain yang diperbolehkan dalam APB Desa tetap tidak mencukupi, bupati/wali kota dapat menetapkan penghasilan tetap di bawah besaran ayat (2). Jadi, kewenangan penetapannya perlu diperiksa, bukan dianggap sebagai kebebasan memotong oleh siapa saja.

Mengapa Angka dari Aturan Lama Masih Bisa Ditemukan?

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2019, angka yang dahulu dicantumkan antara lain Rp2.224.420 untuk sekretaris desa dan Rp2.022.200 untuk perangkat desa lainnya. Artikel lama yang mengutip angka tersebut perlu dibaca bersama perkembangan aturan tahun 2026.

PP Nomor 16 Tahun 2026 mencabut kerangka peraturan sebelumnya. Namun, Pasal 184 menyatakan penghasilan tetap yang sudah ada tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak peraturan baru berlaku. Ketentuan peralihan ini penting ketika menilai pembayaran daerah.

Artinya, jangan langsung menyimpulkan bahwa semua rekening harus berubah serentak pada 27 Maret 2026. Sebaliknya, jangan menganggap ketentuan lama dapat dipakai tanpa batas. Periksa regulasi penyesuaian daerah, tanggal pelaksanaan, dan dasar pembayaran untuk periode yang sedang kamu tanyakan.

Untuk pemeriksaan nyata, mintalah petugas menunjukkan aturan yang digunakan. Tanggal terbit sebuah berita belum tentu sama dengan tanggal mulai berlakunya perubahan penghasilan. Yang membantu adalah hubungan antara ketentuan nasional, penetapan daerah, dan periode pembayaranmu.

Contoh Ketetapan Daerah: Sidoarjo dan Dairi

Contoh berikut diambil dari dua peraturan yang terbit pada awal 2026. Perbup Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2026 diundangkan 26 Januari, sedangkan Perbup Dairi Nomor 6 Tahun 2026 diundangkan 12 Maret. Keduanya mendahului berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026.

Tabel menunjukkan angka yang tertulis pada dokumen tersebut. Angka ini membantu memahami perbedaan ketetapan daerah, sekaligus alasan kita perlu memeriksa ketentuan peralihan dan penyesuaian berikutnya. Tabel tidak mengonfirmasi pembayaran rekening setiap penerima pada Oktober 2026.

Perbup Dairi tersebut juga menyebut nominal penghasilan tetapnya termasuk iuran wajib jaminan kesehatan sesuai tagihan BPJS. Detail ini menunjukkan bahwa membaca angka tanpa penjelasan komponennya dapat menghasilkan perkiraan uang bersih yang keliru.

Untuk Sidoarjo, peraturannya memisahkan penghasilan tetap dari tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Jangan menyalin nominal tambahan dari daerah tersebut sebagai hak seluruh perangkat desa Indonesia. Gunakan peraturan wilayahmu untuk memastikan komponen dan syarat penerimaannya.

Pasal 9 dokumen Sidoarjo tersebut, misalnya, menetapkan tunjangan jabatan maksimal 20% dari penghasilan tetap. Jika memakai angka Rp2.900.000 pada dokumen itu, batas aritmetikanya Rp580.000. Kata maksimal perlu diperhatikan: hasil perkalian tersebut belum membuktikan bahwa setiap penerima memperoleh tunjangan Rp580.000. Periksa jumlah yang ditetapkan, kemampuan keuangan, dan ketentuan pelaksanaannya.

Tunjangan Perangkat Desa Apa Saja?

Pasal 93 PP Nomor 16 Tahun 2026 memuat tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, serta tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik desa atau yang sejenis. Peraturan itu juga mengatur penerimaan lain yang sah dan tunjangan purnatugas.

Daftar jenis tunjangan belum berarti setiap orang langsung memperoleh seluruh komponen dengan nominal sama. Untuk menentukan angka pribadi, periksa syarat penerima, dasar penetapan, data yang digunakan, dan mekanisme pelaksanaannya di daerah.

Untuk tunjangan keluarga, misalnya, tanyakan dokumen apa yang diperlukan dan kapan perubahan data diperhitungkan. Jangan otomatis memakai persentase dari sistem penggajian pekerjaan lain. Pastikan angka yang dipakai memang merupakan ketentuan untuk jabatan serta wilayahmu.

Pada tunjangan kinerja, pahami dasar penilaian dan periode pembayarannya. Bedakan jumlah yang sudah ditetapkan untuk dibayarkan dari angka maksimal yang masih bergantung pada pemenuhan syarat. Catatan penghasilan akan lebih berguna jika keduanya ditulis terpisah.

Untuk pemanfaatan tanah desa, tanyakan bentuk penerimaannya serta jadwal yang berlaku. Nilai manfaat yang disebut dalam satu tahun tidak otomatis diterima tunai setiap bulan. Catat periode dan dasar pengelolaannya sebelum memasukkan nominal tersebut ke rencana belanja rutin.

Apakah Ada Kenaikan Penghasilan Secara Berkala?

Pasal 91 PP Nomor 16 Tahun 2026 menyatakan penghasilan tetap dapat diberikan kenaikan berkala, dengan periode dua tahun dan besaran 2%. Pasal 92 mengatur penetapan tabel kenaikan berkala melalui peraturan bupati/wali kota.

Karena itu, periksa tabel daerah sebelum menentukan sejak kapan kenaikanmu dihitung. Informasi tentang masa kerja, periode pengakuan, dan nominal pada tabel harus cocok dengan data pengangkatan serta penetapan yang digunakan.

Sebagai latihan aritmetika, jika dasar yang dipakai Rp2.184.000 dan satu kenaikan sebesar 2% diterapkan, tambahannya Rp43.680. Hasilnya menjadi Rp2.227.680. Ini contoh satu tahap perhitungan, bukan penetapan hak seseorang atau tabel masa kerja lengkap.

Apabila ada pergantian pejabat, Pasal 90 ayat (6) juga mengatur penghasilan tetap pengganti sama dengan penerimaan penghasilan tetap pejabat sebelumnya. Tanyakan penerapannya kepada pengelola, terutama sebelum membuat asumsi sendiri tentang titik awal kenaikan.

Gaji Perangkat Desa Bersumber dari Mana?

Penghasilan tetap dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa atau ADD. Ketika ADD tidak mencukupi, Pasal 90 mengatur kemungkinan pemenuhan dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

ADD dan Dana Desa merupakan istilah anggaran yang berbeda. Karena namanya mirip, keduanya mudah tertukar dalam percakapan sehari-hari. Saat memeriksa dokumen, gunakan nama sumber dana yang tertulis agar pembahasannya mengarah ke pos yang tepat.

APB Desa adalah rencana keuangan tahunan, sehingga angka dalam anggaran juga perlu diperiksa satuannya. Jangan membaca total anggaran penghasilan satu desa sebagai penghasilan seorang pegawai, atau jumlah untuk dua belas bulan sebagai pembayaran bulanan.

Jika sebuah tabel berisi beberapa penerima, perhatikan jumlah orang dan periode. Untuk menelusuri penghasilan pribadi, cari baris jabatanmu serta rincian pembayarannya. Tanyakan apakah angka yang terlihat merupakan alokasi, jumlah yang ditetapkan, atau realisasi yang sudah dibayar.

Setara Acuan PNS, Apakah Status dan Pensiunnya Sama?

Rumus yang menggunakan gaji pokok PNS tidak otomatis mengubah perangkat desa menjadi PNS atau PPPK. Status perlu dibaca dari dasar pengangkatan dan ketentuan kepegawaiannya, sehingga hak dari satu skema tidak langsung dipindahkan ke skema lain.

PP Nomor 16 Tahun 2026 juga memuat pengaturan khusus untuk perangkat desa yang sudah berstatus PNS. Pasal 183 memberikan ketentuan peralihan mengenai pilihan tetap sebagai perangkat desa dan pengunduran diri dari status PNS. Keadaan khusus ini perlu ditangani melalui pemeriksaan data kepegawaian.

Untuk purnatugas, Pasal 93 mengatur pembayaran satu kali pada akhir masa jabatan, mengikuti kemampuan keuangan desa dan besaran yang ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. Jangan langsung memperkirakannya sebagai penghasilan pensiun bulanan seperti skema pekerjaan lain.

Hak jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan juga diatur. Saat membaca rincian, tanyakan program, dasar iuran, dan pihak yang menanggungnya. Nilai manfaat jaminan sosial serta uang tunai yang diterima merupakan dua hal yang perlu dicatat dengan fungsi berbeda.

Contoh Menghitung Penghasilan dan Uang Bersih

Berikut latihan fiktif untuk memisahkan penghasilan tetap, tambahan, dan pengurangan. Angka tunjangan serta pengurangan sengaja dibuat sebagai asumsi. Contoh ini tidak menggunakan tarif pajak, tarif BPJS, atau ketetapan tunjangan daerah tertentu.

Jika ternyata komponen tambahan dibayar terpisah, cocokkan seluruh transaksi yang relevan. Jangan menghitung pembayaran yang sama dua kali hanya karena satu angka terlihat pada rincian dan muncul lagi pada mutasi rekening.

Untuk memahami perbedaan penghasilan sebelum pengurangan dan hasil bersihnya, kamu dapat membaca penjelasan take home pay dan cara menghitungnya. Gunakan nominal yang telah dikonfirmasi saat menyusun kebutuhan keluarga.

Periksa pula penggantian biaya jika ada. Dalam contoh fiktif, anggap kamu sebelumnya mengeluarkan Rp200.000 untuk keperluan tugas yang disetujui, lalu memperoleh penggantian dengan jumlah sama. Catat uang masuk tersebut bersama pengeluaran awalnya. Memasukkannya sebagai kenaikan penghasilan rutin akan membuat perkiraan uang bebas pakai lebih besar daripada keadaan sebenarnya.

Pembayaran Bulanan dan Cara Membaca Rapel

Pasal 90 ayat (1) menyatakan penghasilan tetap dibayarkan setiap bulan. Untuk memeriksa penerimaan, tetap cocokkan tanggal transfer dengan periode yang dibayar. Jumlah transfer besar tidak selalu menunjukkan kenaikan penghasilan bulanan.

Sebagai ilustrasi fiktif, tiga pembayaran penghasilan tetap masing-masing Rp2.184.000 berjumlah Rp6.552.000. Jika jumlah tersebut merupakan penyelesaian tiga bulan, catat sebagai pembayaran tiga periode. Jangan memasukkannya sebagai penghasilan rutin Rp6,55 juta per bulan.

Catat pula jika ada komponen atau periode yang belum diselesaikan. Mintalah rincian bulan, nominal, dan status prosesnya kepada pengelola. Pertanyaan yang menyebut periode tertentu akan lebih mudah ditelusuri dibandingkan hanya menyampaikan bahwa gaji belum sesuai harapan.

Untuk penerimaan yang tidak bulanan, buat catatan jadwal terpisah. Sebagai latihan fiktif, penerimaan tambahan Rp840.000 dalam satu tahun setara rata-rata Rp70.000 per bulan secara aritmetika. Namun, pembagian itu tidak membuat uangnya tersedia setiap bulan. Jika dibayar sekaligus, rencanakan penggunaannya berdasarkan tanggal penerimaan dan kebutuhan yang memang ingin ditutup.

Ketika menyusun anggaran rumah, kamu bisa memakai dua kolom sederhana: penerimaan yang sudah tersedia dan penerimaan yang masih menunggu. Lengkapi kolom kedua dengan periode serta informasi proses yang telah dikonfirmasi. Cara mencatat ini membantu membedakan uang yang dapat dibelanjakan sekarang dari hak pembayaran yang masih perlu ditindaklanjuti.

Untuk rencana pengeluaran, bedakan hak penghasilan dengan uang yang sudah tersedia. Jika ingin merapikan pencatatan kebutuhan, pembahasan mengelola pengeluaran ketika gaji pas-pasan dapat membantu menyusun prioritas berdasarkan kondisi rumah tangga sendiri.

Langkah Memeriksa Hak Penghasilan di Daerahmu

Mulailah dengan memastikan jabatan, periode, dan dasar pengangkatan. Setelah itu, susun pertanyaan menggunakan dokumen yang sama dengan pengelola pembayaran. Urutan berikut dapat dipakai sebagai panduan pemeriksaan awal.

1. Cari peraturan daerah yang relevan. Periksa nomor, tahun, tanggal berlaku, dan apakah ada perubahan atau penggantian. Baca ketentuan peralihan yang berkaitan dengan pembayaran.
2. Cocokkan jabatan dan kelompok penerima. Bedakan sekretaris desa, perangkat lainnya, kepala desa, BPD, serta staf pendukung. Jangan memakai nominal kelompok berbeda sebagai bukti langsung.
3. Pisahkan setiap komponen. Catat penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya, serta pengurangan. Periksa syarat dan periode masing-masing sebelum menjumlahkan.
4. Periksa satuan anggaran. Pastikan angka berlaku per orang, per bulan, atau satu tahun. Lihat apakah dokumen memuat alokasi maupun realisasi.
5. Tanyakan bagian yang belum jelas. Bawa rincian selisih, periode, dan dokumen pendukung. Mintalah penjelasan tindak lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian.

Kamu bisa menyampaikan: “Saya ingin mencocokkan penghasilan untuk periode ini. Mohon penjelasan dasar penghasilan tetap, tunjangan yang diperhitungkan, dan aturan penyesuaian setelah PP 16/2026. Pada catatan saya, bagian berikut masih belum mempunyai penjelasan.”

Simpan hasil penjelasan beserta tanggalnya. Jika proses belum selesai, catat dokumen yang masih diperlukan dan pihak yang menangani. Saat meminta bantuan di ruang publik, tutup informasi rekening serta identitas pribadi yang tidak relevan dengan pertanyaan.

Untuk pencarian awal, gunakan nama kabupaten/kota bersama kata “penghasilan tetap perangkat desa” di situs JDIH daerah. Buka dokumen lengkap dan periksa pasal yang diubah jika judulnya menyebut perubahan. Simpan nomor pasal yang mengatur nominal serta catatan tanggal pelaksanaannya, supaya kamu dapat kembali ke bagian yang sama ketika meminta penjelasan.

Siapkan pula keputusan pengangkatan, rincian pembayaran, dan mutasi yang berkaitan dengan periode pemeriksaan. Dokumen tersebut mempunyai fungsi berbeda: pengangkatan membantu memastikan jabatan serta tanggal mulai, rincian menjelaskan komponen, sedangkan mutasi menunjukkan uang masuk. Cocokkan ketiganya sebelum menyimpulkan ada kekurangan atau kelebihan pembayaran pada catatan pribadi.

Sebelum Melamar, Nilai Penghasilan Bersama Pekerjaannya

Mintalah gambaran tugas jabatan yang tersedia. Kaur keuangan, kasi pelayanan, dan kepala dusun mempunyai konteks pekerjaan yang berbeda. Pahami kegiatan harian, kebutuhan koordinasi, pencatatan, serta kesiapan pelayanan yang diminta.

Bandingkan penghasilan yang telah dikonfirmasi dengan biaya menjalani pekerjaan. Misalnya, periksa perjalanan, komunikasi, dan kebutuhan berpindah tempat jika ada. Pengeluaran yang sebelumnya tidak muncul dapat memengaruhi sisa uang meskipun nominal penghasilannya terlihat menarik.

Dalam latihan fiktif, hasil bersih Rp2.434.000 dikurangi biaya bekerja yang diasumsikan Rp300.000 menyisakan Rp2.134.000 sebelum kebutuhan rumah tangga lainnya. Ini contoh pencatatan pribadi, bukan perkiraan biaya atau penghasilan semua perangkat desa.

Ketika membandingkan dengan pekerjaan sekarang, gunakan periode yang sama. Pisahkan pendapatan tetap dari tambahan yang belum pasti. Tanyakan pula mekanisme pembayaran agar kamu dapat membuat rencana yang sesuai dengan waktu masuknya uang.

Pekerjaan dekat rumah mungkin mempunyai arti penting bagimu, seperti perjalanan yang lebih singkat atau kesempatan mendampingi keluarga. Beri tempat pada pertimbangan tersebut sambil tetap menghitung kebutuhan. Keputusan akan lebih jelas jika manfaat dan tanggung jawabnya sama-sama dipahami.

Pertanyaan yang Sering Muncul tentang Gaji Perangkat Desa

Berapa gaji perangkat desa menurut aturan 2026?

Rumus dasar PP 16/2026 untuk perangkat selain sekretaris desa adalah 100% gaji pokok PNS II/a masa kerja nol tahun. Dengan acuan PP 5/2024, hasilnya Rp2.184.000. Pembayaran aktual tetap perlu dibaca bersama ketentuan peralihan, penetapan daerah, dan komponen lainnya.

Apakah kaur, kasi, dan kepala dusun pasti menerima jumlah sama?

Mereka perlu dibaca dalam kelompok perangkat desa lainnya untuk rumus dasar. Namun, total penerimaan memerlukan pemeriksaan penetapan daerah, kenaikan berkala, dan tunjangan yang relevan. Gunakan rincian jabatan serta periode yang sama ketika membandingkan uang yang diterima.

Mengapa masih ada angka Rp2.022.200 dalam informasi gaji?

Angka itu tercantum pada aturan 2019 untuk perangkat desa lainnya. Setelah PP 16/2026 berlaku, pembahasannya harus memasukkan pencabutan aturan lama dan masa peralihan penghasilan tetap. Periksa tanggal sumber serta dasar pembayaran daerah sebelum menyimpulkan nominal yang berlaku untukmu.

Apakah kenaikan 2% langsung diterima semua perangkat desa?

Periksa ketentuan kenaikan berkala dan tabel dalam peraturan bupati/wali kota. PP 16/2026 mengatur periode dua tahun serta besaran 2%, dengan pengaturan lebih lanjut melalui tabel daerah. Hak dan periode seseorang perlu dicocokkan dengan data serta penetapan yang relevan.

Apakah perangkat desa mendapat pensiun bulanan seperti PNS?

Jangan menyimpulkan demikian dari penyetaraan acuan penghasilan. PP 16/2026 mengatur tunjangan purnatugas satu kali pada akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa dan penetapan daerah. Hak jaminan sosial mengikuti ketentuan program serta status kepesertaan yang relevan.

Bolehkah memakai nominal dari daerah lain sebagai patokan?

Gunakan sebagai pembanding cara membaca ketetapan. Untuk menghitung hak pribadi, kamu membutuhkan aturan wilayah, kelompok jabatan, periode, dan rincian komponennya sendiri. Perbedaan nominal belum cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa memeriksa dasar masing-masing pembayaran.